Menteri PPN/Kepala Bappenas: "97% Lapangan Pekerjaan Berasal Dari UMKM"

97% Lapangan Pekerjaan Berasal Dari UMKM

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat 97 persen lapangan pekerjaan Indonesia berasal dari sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Besarnya peran UKM dalam membangun perekonomian, pemerintah pun memberi perhatian serius.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, mengatakan, UKM dan kewirausahaan berkontribusi besar untuk penciptaan lapangan kerja dan pasar tenaga kerja di setiap lini ekonomi. Ini karena sektor tersebut, tidak dibatasi oleh tantangan area geografis sehingga para pelaku usaha bisa mengembangkan bisnisnya.

“UKM dan kewirausahaan juga menjadi kunci inovasi bisnis, berbeda dari perusahaan besar yang pilihan produksi dan teknologinya sangat ketat,” ujar Menteri Bambang di kantor pusat United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Jenewa, Swiss, Kamis (25/10) yang rilis diterima redaksi FIN.

Sayangnya tingginya daya serap lapangan pekerjaan di sektor UKM tak dibarengi dengan kesadaran memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Bambang menuturkan, hanya 10 persen UKM yang sudah menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnisnya. Total UKM yang mampu melakukan kegiatan ekspor pun masih sangat kecil, hanya sekitar 4 persen di 2017. “Sementara 60 persen UKM e-Commerce masih menjual produk-produk impor,” jelasnya.

Bambang juga menegaskan, Indonesia memberi peluang besar untuk mencetak wirausahaan baru. Ini berdasarkan data, Global Entrepreneurship Monitor 2018 yang menempatkan ekonomi Indonesia dalam kategori efficiency-driven atau ekonomi negara didorong efisiensi dari penggunaan berbagai faktor produksi.

“Data itu menunjukkan bahwa kesempatan dan peluang untuk menjadi wirausahawan di Indonesia dinilai lebih tinggi dibanding di belahan dunia lainnya, mencapai 47,74 persen berbanding dengan rerata 43,43 persen,” terangnya.

Untuk meningkatkan hal tersebut, sektor UKM akan dipermudah dalam mendapatkan pinjaman. Kata Bambang, saat ini akses keuangan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana bergulir, juga institusi keuangan non bank dan layanan keuangan syariah semakin ditingkatkan.

“Kita ingin akses untuk mendapat pinjaman itu dipermudah. Regulasi juga dipermantap agar dana yang dikucurkan benar-benar diterima oleh wirausahaan yang teruji dan punya visi untuk maju,” ungkapnya.

Persoalan lisensi produk juga menjadi perhatian. Pemerintah, kata Bambang, akan memberi ruang kepada UKM dapat mendapatkan akses untuk menguji kualitas produk hingga mendapat lisensi dari pemerintah.