SBY Salah Perhitungan Soal 100 Juta Orang Miskin di Indonesia

SBY Salah Perhitungan Soal 100 Juta Orang Miskin di Indonesia

Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut ada 100 juta orang miskin di Indonesia. JK meminta SBY merujuk pada data Badan Pusat Statistik ( BPS). Menurut BPS, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2018 sebanyak 25,95 juta atau 9,82 persen dari jumlah penduduk. "BPS tentu datanya valid. Kan tergantung ukuran apa yang dipakai. Kalau ukuran yang kita pakai ialah ukuran pendapatan per bulan, atau konsumsi per hari berapa," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

JK mengatakan, BPS memiliki banyak indikator dalam menghitung dan menetapkan angka kemiskinan di Indonesia. Beberapa indikator antara lain apakah orang itu memiliki rumah hingga pekerjaan yang layak. "Ada ukuran masing-masing, ada kurang lebih 15 faktor untuk mengetahui, yang miskin atau tidak, punya pekerjaan atau tidak, rumahnya bagaimana, jadi sekitar itu," tambah dia. SBY bicara soal jumlah penduduk miskin yang mencapai 100 juta saat berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Senin kemarin. SBY yang mendukung Prabowo sebagai capres berharap mantan Danjen Kopassus itu bisa mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia apabila nantinya memenangi pemilu.

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan memastikan, angka yang disebut SBY itu sudah berdasarkan perhitungan yang matang. Ia menjelaskan, SBY menggunakan data Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan. Menurut Bank Dunia, seorang bisa dikategorikan miskin apabila penghasilannya dibawah 2 dolar per hari. Dengan asumsi kurs 1 dolar sama dengan Rp, 13.000, maka diperoleh angka Rp 26.000 per hari atau Rp 780.000 per kapita perbulan.
"Maka penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni diperkirakan mencapai 47 persen atau 120 juta jiwa dari total populasi," kata Marwan saat dihubungi, Selasa (31/7/2018). Menurut Marwan, SBY tidak menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) karena standar batas kemiskinan yang dipakai terlalu rendah. Marwan mengatakan, patokan garis kemiskinan yang ditetapkan adalah Rp 401.220 per kapita per bulan, atau sekitar Rp 13.374 per hari.